BABEL,TEMPILANG,SKT.CO.ID — Laut bagi masyarakat pesisir Tempilang dahulu bukan sekadar bentang air asin yang memisahkan pulau dan cakrawala. Laut sebagai ruang hidup, sumber pangan, tempat anak-anak belajar tentang harapan, sekaligus warisan yang diwariskan turun-temurun dari generasi nelayan kepada anak cucunya.
Namun hari ini, di Desa Air Lintang dan Benteng Kota, laut yang sama mulai dipandang dengan mata berbeda, keruh, gaduh dan penuh kecemasan.
Di bawah langit mendung pesisir Bangka Barat, suara mesin robin meraung dari kejauhan. Kapal-kapal kecil bergerak di tengah malam membawa dugaan aktivitas pengangkutan pasir timah dari kawasan tambang laut DU-1545 milik PT Timah.
Warga menduga, pasir-pasir timah itu tidak seluruhnya mengalir melalui jalur resmi, melainkan bergerak melalui distribusi senyap menuju sejumlah titik, termasuk arah Desa Tanjung Niur.
Bagi masyarakat pesisir, aktivitas tersebut bukan lagi sekadar isu tambang.
Ia telah berubah menjadi simbol bagaimana laut perlahan kehilangan makna sebagai ruang hidup bersama.
“Dulu laut memberi kami makan. Sekarang laut seperti sedang diambil sedikit demi sedikit,” ujar Ali (56), nelayan Air Lintang, bukan nama sebenarnya, Jumat (22/05/26).
Ali duduk di atas dermaga kayu yang mulai lapuk diterjang air pasang. Tangannya sesekali menunjuk ke arah laut yang tampak keruh kecoklatan.
Di matanya, laut Tempilang tidak lagi serupa dengan laut yang dikenalnya semasa kecil.
Beberapa nelayan mengaku perubahan kondisi perairan mulai terasa dalam beberapa tahun terakhir. Air laut disebut semakin keruh, dasar perairan berubah dan sejumlah wilayah tangkap tradisional perlahan menghilang akibat aktivitas tambang yang terus bergerak.
Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya yang semakin besar untuk mendapatkan hasil tangkapan yang kian menurun.
“Kadang solar habis, ikan pun tidak dapat,” kata seorang nelayan Benteng Kota yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di sejumlah sudut kampung, tanda-tanda tekanan ekonomi terlihat jelas. Perahu kayu lebih lama bersandar di bibir pantai. Jaring-jaring mulai jarang digunakan. Sebagian anak muda memilih meninggalkan profesi nelayan dan pergi menjadi buruh di luar kampung.
Sementara para ibu rumah tangga mulai mengeluhkan penghasilan keluarga yang terus menurun.
Ironisnya, di tengah kesulitan itu, warga justru mendengar kabar bahwa pasir timah dari laut mereka diduga terus keluar dalam jumlah besar.
Menurut cerita masyarakat, pada malam hari kapal-kapal kecil kerap hilir mudik membawa karung pasir timah dari kawasan laut DU-1545 menuju titik tertentu sebelum dipindahkan ke jalur distribusi darat.
“Orang kampung tahu ada aktivitas malam. Tapi banyak yang takut bicara,” ujar Ali pelan.
Warga menduga aktivitas pengangkutan pasir timah tersebut tidak hanya melibatkan penambang kecil, tetapi juga jaringan distribusi yang bergerak rapi dan sulit disentuh.
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan penyelundupan pasir timah di kawasan Tempilang.
Ketiadaan informasi yang jelas justru memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat pesisir. Sebab bagi warga, yang mereka lihat bukan sekadar lalu lintas kapal malam hari, melainkan perubahan besar terhadap laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
Persoalan ini memperlihatkan bagaimana tata kelola sumber daya alam di wilayah pesisir masih menyisakan banyak pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan, siapa yang paling menanggung dampak dan sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi masyarakat kecil di sekitar wilayah tambang.
“Kalau memang laut ini menghasilkan uang besar, kenapa nelayan tetap hidup susah?” kata Ali.
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kritik mendalam terhadap wajah pembangunan yang kerap mengukur keberhasilan dari angka produksi, sementara kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat pesisir berjalan diam-diam di belakangnya.
Bangka Belitung selama puluhan tahun dikenal sebagai wilayah penghasil timah. Komoditas itu menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga melahirkan persoalan lingkungan dan sosial yang terus berulang.
Di Tempilang, nelayan mulai merasa bahwa laut mereka tidak lagi sepenuhnya milik masyarakat pesisir.
Laut berubah menjadi ruang perebutan kepentingan ekonomi.
Sementara nelayan kecil berada di posisi paling rapuh tentang kehilangan ruang tangkap, kehilangan pendapatan dan perlahan kehilangan keyakinan bahwa negara benar-benar berpihak pada mereka.
“Jangan cuma laut kami yang diambil. Nelayan juga punya hak hidup,” ujar Ali.
Bagi masyarakat Air Lintang dan Benteng Kota, persoalan ini bukan hanya tentang pasir timah atau dugaan penyelundupan semata.
Ini tentang laut yang perlahan kehilangan daya pulihnya.
Tentang kampung nelayan yang mulai kehilangan masa depan.
Tentang ironi besar di negeri yang kaya sumber daya ketika hasil bumi terus diangkut keluar, tetapi masyarakat di sekitarnya justru hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian.
Warga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait turun langsung melihat kondisi pesisir Tempilang, serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan distribusi ilegal pasir timah dari kawasan DU-1545.
Sebab bagi nelayan Tempilang, laut bukan sekadar wilayah tambang. Laut sebagai hidup mereka sendiri.(Tim)
