BABEL,PANGKALPINANG,SKT.CO.ID – IUP PT. Timah Tbk laut Tanjung Bunga dan Laut Sanpur kerap sekali menjadi kontroversi baik itu dari panitia maupun konpensasi nelayan dan oknum nelayanpun tergabung/bercampur dari berbagai kalangan baik dari pembisnis, Karang taruna ataupun dari preman kampung yang notabanenya diduga memperkaya diri sendiri.
Lain halnya dinamika konflik antara komunitas nelayan Tanjung Bunga dan Sanpur. CV BIP (Babel Inti Perkasa) Bulan Oktober lalu di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk menjadi sorotan publik di Bangka Belitung.
Persoalan ini mencerminkan gesekan yang kompleks antara Oknum Nelayan Firman dan CV. BIP di pertambangan laut mitra resmi PT Timah diarea tangkap mata pencarian nelayan tradisional.
Diketahui sebelumnya oknum Firman (Ketua Karang Taruna ) kelurahan temberan yang diduga bukan seorang nelayan tetapi bisa menerima konpensasi mengatas namakan nelayan. Hal ini menjadi pembicaraan di masyarakat hingga citra nelayan menjadi buruk.
“Jadi,ada Wastam bernama Dolli yang memberikan surat pemberhentian aktivitas CV BIP berdasarkan surat laporan dari para nelayan karena CV BIP tidak pernah memberikan konpensasi kepada nelayan dan tidak ikut aturan serta CV BIP banyak mengeluarkan timah Keluar, CV BIP memiliki ponton buangan”. jelas Bunui selaku pengurus CV BIP.
Penyebab Gesekan konflik biasanya tersulut ketika ponton isap produksi (PIP) milik CV mitra beroperasi di perairan yang menjadi jalur alur masuk namun berbeda hal tersebut sudah diintervensi oknum nelayan Tanjung Bunga yang membuat aturan sepihak.
“Bukti tranferan ke panitia Firman yang menerima konpensasi tersebut jelas koq, padahal diduga bukan dia yang berhak menerima dalam tatanan kepengurusan panitia nelayan,ada bendaharanya tapi karena kami masih mau bekerja di lokasi tersebut ya kami kirim pak”. ungkap Bunui melalui sambungan telpon Whatsapp. Rabu (11/11/26)
Isu Intimidasi dan Ketegangan terhadap CV. BIP semakin runyam saat di temui aturan surat sepihak berbunyi bahwa seluruh CV CV di laut Tanjung Bunga dan laut Sanpur tidak di perbolehkan menerima ponton-ponton yang keluar dari CV BIP tapi kenyataannya semua ponton di terima. Seharusnya PT Timah anak perusahaan BUMN tidak bisa di intimidasi sekelompok nelayan kecil.
“Terus CV BIP tidak ikut aturan sedangkan oknum nelayan Firman menyuruh kami belikan timbangan 2 buah untuk timbang timah di laut kami belikan, mereka jemput dan mereka pula yang bawa pulang timahnya dan CV BIP di isukan banyak mengeluarkan timah keluar, mana buktinya. Lalu CV BIP memiliki ponton buangan semua disitu kami kecewa bang”. sambungnya.
Kejari Pangkalpinang diharap konsisten untuk dalam mengauditkan
Sebelumya setiap CV yang baru masuk harus melalui panitia yang di bentuk oleh nelayan Tanjung Bunga dan sekarang nelayan mendapatkan fee 10 persen namun di saat CV BIP masih aktif pernah di minta 16 persen bayangkan jika semua ada 30 CV yang bekerja.
Yang menjadi pertanyaan siapakah yang memberi kewenangan kepada nelayan untuk menyeleksi ponton yang layak atau tidak bekerja di IUP PT. Timah Tanjung bunga dan Sanpur?
Diketahui Pantai Pasir Padi dan Laut Tanjung Bunga adalah merupakan salah satu Icon Kota Pangkalpinang yang sudah dikeluarkan Perda, namun bagi nelayan laut Pasir Padi dan Tanjung bunga milik nelayan notabanenya bisa mengatur apa saja yang masuk di wilayah tersebut terlebih anak perusahaan Negara BUMN seperti PT. Timah Tbk yang bisa di atur sejumlah kelompok nelayan.
Sementara tim media konfirmasi dengan Wastam PT Timah Doli yang telah memberikan surat pemberhentian beroperasi CV BIP di laut Tanjung Bunga IUP PT Timah sepihak dan tidak mendasar hanya melalui surat dari para nelayan yang sudah di susun rapi sehingga CV BIP hengkang dari laut Tanjung Bunga namun hingga kini tim belum mendapat respon dan klarifikasi dari Wastam alias bungkam.
Namun intimidasi tersebut membawa bekas bukti bahwa salah satu perbuatan oknum nelayan Firman mencerminkan dugaan banyak unsur Pungli dan memperkaya diri sendiiri. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatAppnya mengatakan bahwa yang memerintahkan memungut fee konpensasi kepada CV BIP adalah Ketua nelayan saat di minta kirim nomor Ketua nelayan untuk konfirmasi tidak menjawab.
“Waalaikumsalam,malam juga bos,yang memberi wewenang dengan Saya para ketua nelayan,tanya saja sama para ketua nelayan bos totok”. bantah Firman santai seakan mempunyai legalitas seorang nelayan.
Kini masyarakat dan tim DPD GPAB Babel meminta penegakan hukum oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Kejari Kota Pangkalpinang maupun Dit Polairud Polda Babel untuk mengambil sikap tegas terhadap oknum nelayan tersebut serta mengaudit semua aliran dana kompensasi IUP PT Timah di Tanjung Bunga kepada Nelayan serta diduga terdapat aliran dana fiktip terhadap nelayan khususnya konpensasi dana yang di terima oleh Firman yang memicu Intimidasi dan intervensi semua kalangan.
Terbitnya berita ini redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ketua nelayan dan oknum nelayan yang disebut dalam pemberitaan.(Tim)
